Pembiayaan Mikro dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin

Oleh Teuku Rahmad Danil Cotseurani

Kemiskinan atau apapun penghalusan makna dalam mendeskripsikan tentang kondisi hidup miskin, berkekurangan, tidak berdaya atau melarat sudah bersinergi dengan stigma yang memarjinalisasikan orang atau kelompoknya. Di balik stigma negatif terhadap isu kemiskinan penting pula dicari analisis korelatif kebijakan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam dinamika pembangunan Indonesia,  pemerintah Aceh yang merupakan perpanjang tangan pemerintahah pusat harus lebih serius membuat program-program di pemerintah daerah yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu program yang bisa dicanangkan adalah kredit mikro dana bergulir untuk usaha kecil kepada masyarakat miskin yang ada di seluruh  Aceh.

Proses pelayanan kredit mikro tidak harus dikelola oleh bank umum dan dan bank pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti Bank Aceh atau di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh maupun Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, supaya tugas dan pokok tidak tumpang tindih dan berorientasi bisnis.  Pemerintah Aceh bisa memfungsikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk melaksanakan dan pemberian pembiayaan mikro kepada masyarakat Aceh dalam rangka membangun ketahanan ekonomi masyarakat miskin di provinsi Aceh.

Dalam pelayanan kredit mikro tentu saja ada hambatan dalam pelayanan kredit yang dimaksud adalah kredit yang bermasalah. Penyebab kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor kelemahan, yaitu: sisi si peminjam, sisi pemberia pinjaman, sisi eksternal dan internal lainnya. Kredit mikro diperuntukkan bagi masyarakat miskin dalam rangka selain untuk membuka usaha baru juga untuk mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.  

Di Aceh, setali tiga uang dengan daerah lain di Indonesia. Kemiskinan masih menunjukan angka yang tinggi. Data tabel komparasi besaran APBD dan tingkat kemiskinan empat provinsi di Sumatera yang dirilis harian Serambi Indonesia (21/7/2016), menempatkan Aceh pada posisi terburuk. Dengan olokasi APBD terbesar, Rp 12,8 triliun (2016) dan jumlah penduduk terkecil, 5 juta jiwa, tingkat kemiskinan Aceh justru menduduki peringkat tertinggi yaitu 16,73%, lebih tinggi dari tiga provinsi lainnya yakni Lampung (14,44%), Sumatera Selatan (13,55%), dan Sumatera Utara (10,35%). Sementara itu data Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) yang diolah dari laporan sosial ekonomi BPS 2016 menempatkan Aceh sebagai “juara” ketujuh angka kemiskinan tertinggi secara nasional, dan “juara” kedua di Sumatera setelah Bengkulu dengan jumlah penduduk miskin (000 perorang) tercatat 859,41, dan persentase sebesar 17,11%.

Pengembangan ekonomi yang belum berarti dalam potensi ekonomi masih belum bisa mensejahterakan anggota masyarakat yang dan masyarakat Aceh terutama kalangan miskin dan ekonomi rendah, yang mereka susah mendapatkan akses ke lembaga keuangan lainnya dengan persyaratan yang kadangkala tidak bisa dipenuhi oleh kalangan masyarakat berpendapatan rendah.  Peran pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan pada masyarakat miskin Aceh.

Tujuannya adalah melayani masyarakat miskin melalui permodalan, pembinaan dan perbaikan ekonomi sesuai potensi daerah di Aceh, menjangkau seluruh wilayah Aceh melalui program dan kegiatan yang sistematis dan menjadi sebuah media untuk membantu orang-orang miskin dalam meningkatkan mata pencaharian mereka melalui pemberdayaan pada sektor yang berbeda. Menyediakan kredit terutama untuk kaum miskin dengan cara yang dapat dipercaya dan dengan harga yang bersaing, dipertimbangkan sebagai sebuah strategi yang penting untuk mengurangi kemiskinan.  Membangun pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan usaha sekaligus upaya membantu membangun perekonomian masyarakat. Khususnya kaum masyarakat miskin  dan masyarakat luas yang mempunyai kegiatan usaha atau memiliki ketrampilan tertentu dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.

Menurut data Bank Dunia, 50% UKM formal mengalami keterbatasan akses pada kredit formal, dan total kesenjangan kredit di kalangan UKM formal dan informal mencapai US$2,6 triliun di seluruh dunia. Meskipun derajatnya berbeda-beda, Afrika dan Asia menghadapi kesenjangan terbesar. Pembiayaan mikro bisa menutup kesenjangan tersebut melalui pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah agar bisnisnya bisa berjalan dan berkembang.

Menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, lembaga-lembaga keuangan mikro, termasuk badan pembangunan asing, bank, koperasi simpan pinjam, dan organisasi nirlaba, telah menyalurkan layanan keuangan dasar kepada lebih dari 100 juta pengusaha miskin di dunia, yang mana 90% diantaranya adalah perempuan. Peranan pembiayaan mikro dalam meningkatkan ketahanan usaha kecil dan menengah terhadap perubahan iklim harus diperkuat.

Berdasarkan sebuah kajian yang dilakukan OECD, 43% dari aktivitas kredit mikro di Bangladesh pada 2010 telah meningkatkan ketahanan masyarakat miskin. Proyek-proyek tersebut mencakup program pinjaman rumah tahan cuaca buruk dan pembelian bibit toleran kekeringan dan salinitas, sehingga menambah daya tahan terhadap perubahan iklim. Di Nepal, kredit mikro membantu tanggap bencana dan kesiapsiagaan, diversifikasi tanaman pangan, dan perluasan akses pada irigasi. Padahal di Aceh pasca rehab rekon dan masa BRR NAD Nias banyak sector yang telah dibantu dan dibangun oleh bangsa-bangsa asing yang datang berduyun ke Aceh. Akan tetapi pola pikir masyarakat Aceh yang belum siap dan sejalan dengan masyarkat dunia.

Mamfaatkan Teknologi Digital

Dewasa ini pemamfaatan informasi  teknologi (IT) bukan hanya untuk komunikasi dan saling bertukar pesan, juga bukan lagi suatu barang mewah. Melalui pemakaian telepon seluler berteknologi, para masyarakat miskin, (maaf) identik dengan petani dan nelayan. Mereka bisa mendapat beragam informasi secara cepat, mulai dari harga bibit hingga pola cuaca, dan mengakses dana yang dibutuhkan dalam waktu singkat untuk menyelesaikan transaksinya. Informasi yang tersedia dari perangkat mobile memberdayakan petani atau nelayan dalam pengambilan keputusan, sehingga menghemat pengeluaran mereka sekaligus menambah ketahanan terhadap pola cuaca ekstrem dan kekeringan. Selain itu, penyedia layanan seluler juga mendapat profit dengan meluasnya cakupan operasi mereka di wilayah pedesaan.

Terdapat peluang lain yang muncul dari pemamfaatan teknologi informasi dan internet adalah  jaringan pinjam-meminjam langsung (peer-to-peer lending), yaitu platform digital yang bisa mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi pinjaman. Tentu ini harus ada regulasi dari pemerintah dalam menjamin setiap transaksi dan proses operasionalnya.

Platform penyaluran kredit mikro secara pinjam meminjam langsung tapi bukan rentenir, contoh di luar negeri seperti  Grameen bank, Lendwithcare.org, Lendico, dan RainFin terbukti sukses dan bisa membangkitkan gairah penggiat kredit mikro dan memperluas akses pada pinjaman bagi usaha mikro  di negara-negara berkembang. Instrumen-instrumen keuangan lainnya ditujukan untuk melindungi usaha kecil dan menengah serta penduduk termiskin di dunia juga mempunyai potensi.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Keadaan ekonomi Indonesia saat ini masih berkutat pada masalah kemiskinan, KKN, dan masih banyak perusahaan swasta yang dikuasai oleh negara asing. Ketahanan ekonomi nasional yang baik akan baik juga dalam  menunjang perwujudan cita-cita “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” sebagaimana janji Presiden Jokowi. Bagaimanapun, konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara.  Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan nilai dan visi nasional demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di Aceh, menurut Gubernur Aceh yang diwakili oleh ASISTEN II Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengatakan mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Aceh selama ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kontribusinya terhadap pembangunan Aceh mencapai 53,45 persen. UMKM selama ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang berhasil menyumbang hampir 60 persen dari pendapatan bruto nasional. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu program yang dapat memberantas kemiskinan di Aceh, namun pada kenyataanya belum maksimal upaya dari pemerintah Aceh tersebut.

Fenomena hari ini yang kita lihat ditengah masyarakat Aceh pada umumnya dalah ekonomi dan perputaran uang melemah dan lambat di Aceh, sektor industri di Aceh Utara sudah tiarap seiiring alih fungsi PT. Arun. Partisipasi pihak swasta juga belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Selanjutnya hanya mengandalkan proyek APBA yang dikelola oleh pemerintah Aceh yang merupakan struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha daerah yang berada di luar daerah, ataupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan dari luar negeri untuk berinvestasi .Padahal seharusnya sektor UMKM bila serius ditangani oleh pemerintah Aceh bisa menjadi tulang punggung perekonomian Aceh bukan hanya sebatas retorika dan visi misi setiap calon pemimpin daerah yang berminat mencalonkan diri menjadi “Raja di Aceh”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Tantangan utama yang dihadapi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Aceh adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif. Inilah yang menjadi pekerja rumah besar bagi gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih di tahun 2017 nanti di sektor riil yang langsung berintegrasi dan bersentuhan dengan masyarakat miskin atau ekonomi mikro di Aceh. Nyan Ban Menan!!!   

Penulis adalah

Bagian Akuntansi, Audit dan Pelaporan

/Penata Laporan Keuangan

PDAM Tirta Krueng Meureudu

Pidie Jaya - Aceh - Indonesia 24186